Gelar Keluarga Kesultanan dan Sistem Jabatan Bangsawan Banten

(Diterjemahkan dari  Tesis Doktor, penulis: Dinar Bontharm, B.A (Chulalongkorn), M.A. (London) – The University of Hull, “The Sultanate of Banten AD 1750-1808: A social and cultural history, Chapter 3 sub chap 4)

Jabatan dan gelar lazim digunakan sebagai susunan hirarki, prioritas, peran dan tanggung jawab seseorang dilingkungan masyarakatnya. Di negara-negara Asia Tenggara sejak dahulu sampai sekarang, jabatan dan gelar tidak pernah kehilangan fungsinya dan telah membentuk elemen-elemen penting di semua lingkungan istana di wilayah ini. Hal tersebut membantu terjaganya kedamaian dan ketertiban di lingkungan istana maupun di jajaran birokrasi untuk memastikan kesinambungan dan kelancaran administrasi negara.

Bahasan ini akan dimulai dengan penentuan berbagai jenis pejabat di Banten. Menurut Van Breugel (1856: 151-64), pejabat Banten dapat dikelompokkan menjadi lima: Mantri, Nayaka, Punggawa, Abdi Dalem dan Suranegara.

Mantri atau Mentri didefinisikan sebagai pejabat Jawa senior yang lahir di Kesultanan dan ditempatkan di ibukota. Masing-masing dari mereka memiliki peran dibidang administrasi negara. Menurut Raffles (1817 I: 315), pejabat Mantri diberikan keris dari istana sebagai tanda jabatan dan diberikan hak istimewa untuk duduk di karpet khusus setiap kali mereka menghadiri undangan raja/sultan. Nayaka atau Niaka adalah istilah untuk sekelompok pangeran dan pejabat senior yang bertugas di istana. Istilah punggawa mewakili sekelompok pejabat eksekutif yang bertugas di ibukota atau ditempatkan di wilayah-wilayah. Talens (1993: 333-55) berpendapat bahwa di Banten ada dua kelompok punggawa: punggawa Banten dan punggawa Lampung. Punggawa Banten dianggap lebih tinggi kedudukannya, boleh jadi karena kepercayaan tradisional Jawa terkait perbedaan mendasar antara wilayah-wilayah inti dengan wilayah terluar. 44)Keunggulan punggawa Banten dapat dilihat dari catatan Isaac de Saint Martin (inventory 1.04.03, VOC 1500: folio 199v-204) pada saat upacara penobatan Sultan Zainal-Abidin (1690-1733). Dalam upacara ini para punggawa Banten duduk di kursi elegan di dalam balai atau gedung pertemuan, sedangkan yang dari Lampung duduk di lantai.

Istilah Abdi Dalem mencakup semua jenis pelayan pria dan wanita di istana kerajaan. Kelompok pejabat ini tidak terlibat dalam administrasi negara. Tanggung jawab mereka berhubungan langsung dengan Sultan dan anggota keluarga kesultanan. Suranegara adalah tentara setempat yang bertanggung jawab untuk menyertai Sultan sebagai pengawalnya. De Saint Martin (1961) dan Stavorinus (1769) menyebutkan bahwa Suranegara pengawal kerajaan Banten dilatih bersama barisan tentara Eropa. Alasan menjadikan Suranegara sebagai salah satu kategori pejabat Banten adalah mungkin dikarenakan peran pentingnya untuk pengamanan kedaulatan Sultan. Fungsi Suranegara adalah melindungi Sultan dari para pesaingnya, untuk menunjukkan pentingnya istana kerajaan sebagai pusat negara dan untuk memastikan semua wilayah-wilayah agar tetap tunduk kepada pusat pemerintahan. Jabatan dan gelar anggota keluarga kesultanan dan kebangsawanan di Banten pada akhir abad kedelapan belas tidak berbeda dengan abad keenam belas. Sistem jabatan ini pada dasarnya memiliki banyak kemiripan dengan Cirebon, Yogyakarta dan Surakarta, karena dipercaya berasal dari sistem penjabatan yang sama sejak periode Majapahit (Raffles 1817 I: 312).

Raffles (1817 I: 312) berpendapat bahwa pada penjabatan dan urutan gelar secara berangsur-angsur mengalami sedikit perubahan di sekitar awal abad kelima belas yaitu pada masa kejayaan kerajaan Demak dengan adanya usaha-usaha penyebaran Islam ke seluruh Jawa dan bagian lain Nusantara. Sebagian besar istilah-siltilah tersebut diadopsi dari Sanskerta dan Jawa. Sistem penentuan jabatan dan gelar tetap dipertahankan. Sang penguasa/Raja tidak lagi disebut Ratu, tapi diberi gelar Panembahan, Susuhunan atau bahkan Sultan. Gelar Ratu yang pada asalnya adalah gelar penguasa, berubah menjadi gelar yang disandang oleh Ratu wanita (atau “Queen” dalam bahasa Inggris). Demak sebagai induk dari negara-negara Islam yang baru lahir di Jawa, mungkin yang paling berperan dalam memperkenalkan pengelompokan jabatan  dan urut-urutan gelar di lingkungan istana kerajaan Jawa lainnya, termasuk Banten setelah tahun 1527.

De Rovere van Breugel (1856: 130) secara jelas menggambarkan klasifikasi jabatan dan urutan gelar keluarga kesultanan dan bangsawan (kaum ningrat) Banten dimasa kesultanan Banten. Terdapat juga daftar pangeran dan bangsawan kesultanan dalam manuskrip kitab undang-undang LOr 5598. Kita memiliki cukup data untuk mempelajari peringkat/strata para pejabat tinggi dan gelar anggota keluarga kesultanan selama akhir abad kedelapan belas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peringkat dan gelar anggota keluarga kesultanan akan dibahas terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh kaum bangsawan. Pemeliharaan sistem jabatan dan gelar di istana sultan Banten walaupun di bawah kekuasaan Belanda, disisi lain tradisi jabatan dan gelar ini telah mempermudah Sultan untuk mengelola semua urusan dalam negeri di kompleks keraton/istana.

Otoritas tertinggi yang dapat memberikan peringkat dan gelar hanya ada pada penguasa yang berdaulat. Urutan peringkat dan gelar dalam keluarga kesultanan Banten pada akhir abad ke-18 adalah sebagaimana berikut:

Peringkat dan Gelar Yang Disematkan 

  1. Raja yang berdaulat = Kangjeng Sultan atau Paduka Sri Sultan 
  2. Istri Permaisuri/Istri Utama dari sultan = Tuan Ratu Permaisuri 
  3. Istri sultan yang berperingkat tinggi = Ratu 
  4. Istri sultan peringkat dibawah No. 3 = Ratu
  5. Istri selir raja = Nyai Mas
  6. Putera sultan dari istri Permaisuri = Pangeran atau Pangeran Aria
  7. Puteri sultan dari istri Permaisuri = Ratu 
  8. Putera sultan dari istri Ratu (3) = Raden
  9. Puteri sultan dari istri Ratu (3) = Raden
  10. Putera dan puteri sultan dari istri Ratu (4) = Ratu Bagus
  11. Putera dan puteri sultan dari istri Nyai Mas = Raden Ayu
  12. Anak laki-laki dari pernikahan pangeran putra sultan dengan seorang ratu = Menggunakan gelar pangeran sampai menikah, kemudian berganti gelar ke raden
  13. Para bangsawan/orang mulia yang ada hubungan keluarga/kerabat tapi bukan keturunan langsung dari sultan Banten = Ki Mas,  Ki Intol,  Ki Agus 

Sejarah Banten menunjukkan bahwa penggunaan peringkat dan gelar di dalam keluarga besar kesultanan Banten berlaku tetap dan tidak berubah signifikan sejak awal. Hanya gelar penguasa yang berdaulat “Maulana” yang  sudah tidak lagi digunakan setelah pemerintahan ketiga, namun digantikan oleh gelar Kangjeng (atau Kanjeng) Sultan. Sejarah Banten juga menunjukkan bahwa penggunaan strata/peringkat dan gelar di kesultanan Banten kemungkinan merupakan warisan dari yang sebelumnya  sebagai negara induk yaitu Demak, mengingat adanya hubungan erat antara Sunan Gunung Jati sebagai pendiri kesultanan Banten dengan keluarga kerajaan Demak. Walaupun Sunan Gunung Jati telah mendirikan dua kerajaan islam di Banten maupun Cirebon, nampaknya beliau tidak memerlukan status-status “kebangsawanan” kerajaan tersebut untuk dirinya sendiri. Beliau terus menerus mengabdikan dirinya sebagai Da’i dan Ulama Islam sepanjang hidupnya, dan beliau tidak menetap secara permanen di ibukota Banten maupun Cirebon. Sebab itu namanya kerap tidak tercantum dalam catatan daftar anggota keluarga kerajaan kedua negara tersebut.

Sejarah Banten menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati memiliki delapan putra dan putri, yang kesemuanya melahirkan gelar-gelar keluarga kerajaan yaitu pangeran dan ratu45), yang biasa disematkan kepada anak-anak raja yang terlahir dari Ratu Permaisuri atau istri utama (permaisuri) raja. Boleh jadi Maulana Hassanudin yang memberikan gelar-gelar kerajaan tesebut kepada saudara laki-laki dan perempuannya. Kesamaan peringkat gelar dari saudara/i kandung Maulana Hassanudin menunjukkan bahwa mereka sama-sama terlahir dari putri raja, dimana ibunda Maulana Hasanuddin diyakini sebagai putri dari raja Demak. Pemberian gelar-gelar kerajaan pada saudara/i Maulana Hassanudin diduga sebagai awal mula penyematan gelar-gelar keluarga kerajaan di dalam sejarah kesultanan Banten.

Sultan-sultan Banten tidak pernah berbagi otoritas agung mereka dengan ‘raja kedua’, wakil atau pembantu raja. Setelah tahun 1682 VOC (“Kompeni”) berhasil merekayasa penobatan Sultan di Banten. Keberhasilan VOC ini telah memaksa ‘Sultan Kompeni’ untuk melakukan apa saja untuk kepentingan perekonomian VOC di Banten, terutama di sektor perdagangan lada.

Tiap kali terjadi konflik di antara pangeran-pangeran keluarga kesultanan Banten, Kompeni tidak pernah menyelesaikan konflik tersebut dengan cara membagi-bagi negara Banten atau istananya menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk diberikan kepada pangeran-pangeran pesaing, tidak seperti yang dilakukannya di Cirebon, Yogyakarta dan Surakarta pada akhir abad kedelapan belas. Sebaliknya, Kompeni akan menyingkirkan Sultan yang dianggapnya menjadi biang masalah dan kemudian menggantikannya dengan pangeran lain dalam daftar keluarga kesultanan sesuai urutan suksesi selanjutnya yang dianggapnya tepat.

Di wilayah Banten saat ini masih terdapat dari kalangan masyarakat yang menggunakan gelar Ratu Bagus atau Tubagus (TB). Meskipun mereka hidup sebagai warga negara biasa di Republik Indonesia, gelar Tubagus yang mereka sandang memberikan kesan adanya hubungan yang erat dengan masa lalu. Menurut tradisi yang berasal dari masa kesultanan Banten, Ratu Bagus (Tubagus) akan menjadi hak gelar bagi laki-laki yang tidak dapat dipisahkan dari semua generasi/keturunan langsung para Sultan banten yang memiliki catatan silsilah dari garis laki-laki (Van Breugel 1856: 130). Pada masa Kesultanan, pemeliharaan gelar ini dimaksudkan sebagai identitas yang melekat pada keluarga besar dan menjaga martabat keluarga besar mereka yang telah memerintah wilayah di ujung barat Jawa Barat selama lebih kurang tiga abad.

Urutan peringkat/jabatan dan gelar para bangsawan Banten pada akhir abad kedelapan belas dapat ditunjukkan dengan dua hal: pertama, diagram piramid dibawah ini menunjukkan urutan hirarki pejabat resmi di lingkungan birokrasi Banten; Kedua, diagram yang kedua yaitu daftar peringkat dan gelar pejabat resmi dibawah ini menunjukkan posisi-posisi paling penting di dalam pemerintahan kesultanan Banten disertai gelar dan nama kehormatan yang melekat pada masing-masing jabatan. Data ini diperoleh dari daftar anggota keluarga kesultanan dan pejabat-pejabat senior Banten pada masa pemerintahan Sultan Abul Fatah Syifa Zainul Arifin (1733-48).

Puncak piramida adalah pangkat tertinggi dari pejabat kenegaraan yang disebut Pangeran. Pejabat senior tertinggi menggunakan istilah yang sama dengan gelar Pangeran keluarga kesultanan yang terlahir sebagai anak dari Ratu Permaisuri, tapi Pangeran dalam konteks pangkat pejabat disini tidak selalu berarti keluarga kesultanan dari sisi nasab ke Sultan. Kami tidak menemukan alasan yang melatarbelakangi kesamaan penggunaan istilah tersebut; satu hal yang mungkin dapat dijadikan alasan adalah bahwa pada awalnya jabatan resmi tertinggi utamanya ditugaskan kepada pangeran keluarga kerajaan sehingga setelah beberapa generasi, secara berangsur-angsur gelar pangeran keluarga kerajaan dianggap identik dengan gelar untuk pangkat tertinggi pejabat resmi kerajaan. Gelar jabatan Pangeran di Banten identik dengan Patih di Yogyakarta dan Surakarta (Raffles 1817 I: 313). Van Breugel (1856) mengatakan bahwa seseorang yang dinobatkan sebagai pangeran akan diberikan dua keris yang dikenakan bersama seragam resminya mengikuti adat kebiasaan Sultan dan pangeran keluarga kesultanan. Penggunaan gelar pangeran sebagai pangkat tertinggi pejabat negara dan haknya memakai dua keris dengan seragam menunjukkan bahwa posisi ini sangat penting. Sebagaimana gelar patih di Jawa Tengah, tidak ada yang menyebutkan bahwa gelar resmi jabatan pangeran pernah diberikan kepada pejabat dalam strata/peringkat lain, selain Rijksbestier atau Perdana Menteri.

Selain memaparkan hirarki, Van Breugel tidak banyak menyinggung gelar lain secara rinci. Tampaknya gelar resmi jabatan raden pun diadopsi dari gelar keluarga kerajaan yaitu para putera raja yang terlahir dari istri raja yang berstrata tinggi. Pejabat-pejabat yang memiliki gelar jabatan raden disematkan satu keris yang menggantung di ikat pinggang mereka, sebuah hak istimewa yang serupa dengan para putera raja yang bergelar raden. Pejabat yang bergelar aria dan temanggong diberi sebuah keris yang menggantung di punggung mereka.  Van Breugel mencatat bahwa para pejabat yang bergelar pangeran, raden, aria dan temanggong berkedudukan di ibukota. Dia menambahkan bahwa gelar/jabatan demang, ingabehi dan lurah biasanya diberikan kepada pejabat daerah/wilayah seperti di wilayah-wilayah dataran tinggi dan Lampung. Lebih lanjut mengenai pejabat-pejabat yang berkedudukan di ibukota dapat dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan posisi penting menteri, pejabat dan pejabat istana, lengkap dengan gelar dan nama kehormatan tambahan yang diberikan kepada masing-masing jabatan yang menjadi indikator tingkat senioritas dan tanggung jawab masing-masing.

Posisi, Pringkat atau Jabatan dan Gelar Yang Disematkan 

  1. Kepala Menteri = Pangeran Mangkubumi
  2. Hakim Agung = Kyai Fakih Najimuddin
  3. Kepala Urusan Rumah Tangga (Penasihat)Kesultanan = Raden Sura Ditisna
  4. Syabandhar Timur = Aria Truma Djaiya
  5. Syabandhar Barat = Aria Rapa Dipa
  6. Pejabat penanggung jawab alun-alun istana dan Bangunan-bagunan sekitarnya = Aria Duta Santika, Tumanggong Suta Utama, Ngabehi Duta Dimarta, Ngabehi Raksa Djiwa, Ngabehi Wira Utama, Ngabehi Singa Dimarta, Ngabehi Djaga Dimarta
  7. Kepala yang bertanggungjawab atas kuda-kuda kesultanan = Raden Sura Laiya
  8. Kepala Istal dan Rumah Kereta Kesultanan = Ngabehi Satya Dinalu
  9. Kepala Gudang Senjata Kesultanan = Ngabehi Sura Dikari
  10. Kepala Pejabat Perdagangan Lada = Aria Dipasadana
  11. Kepala Gudang Beras/Pangan Kesultanan = Raden Natha Diraja

Dari daftar diatas, tidak diragukan lagi bahwa jabatan Perdana Menteri adalah yang jabatan paling senior dan berkuasa di antara pejabat-pejabat lainnya. Dalam konteks kesultanan, perdana menteri ini memiliki pangkat dan gelar Pangeran Mangkubumi, yang berarti ‘dia yang mengurusi tanah’. Hakim Agung (atau Kadhi) memegang gelar khusus Kyai Fakih Najimuddin, yang berarti ‘ulama ahli fiqih (hukum Islam)’. Sejarah Banten menunjukkan bahwa gelar tersebut tetap berlaku spesifik untuk Hakim Agung sejak akhir abad keenambelas dan abad-abad selanjutnya.

Terlepas dari nama-nama kehormatan yang diberikan kepada Kepala Menteri dan Hakim Agung, penulis tidak menemukan bukti yang menunjukkan apakah pangkat dan nama-nama kehormatan yang tercantum diatas merupakan pasangan yang tetap. Dengan melihat tradisi pemberian gelar dan nama kehormatan kepada para menteri dan pejabat di negara-negara Melayu dan Jawa lainnya meyakinkan saya bahwa tradisi di Banten pada dasarnya tidak jauh berbeda. Sebagaimana di Patani, Aceh dan Mataram, gelar yang diberikan kepada menteri, pejabat tinggi, dan para pejabat istana di Banten juga kemungkinan berlaku tetap untuk stratanya masing-masing. Tradisi Mataram dalam memberikan nama-nama resmi khusus sesuai dengan peringkat stratanya pun disebutkan di Babad Tanah Jawi:

Ki Setrajaya, patih kerajaan Kapugeran, dijadikan wazir agung, yang memerintah rakyat seluruh Jawa, dan dia diberi [oleh raja] nama Adipati Cakrajaya. Ki Banyak Patra. dijadikan patih-dalam, dan diberi nama Tumenggung Kartanegara (Babad Tanah Jawi: 279).

Ito (1984: 22-3) berpendapat bahwa di Aceh tidak ada tradisi pemberian nama kehormatan yang dilekatkan pada gelar. Namun, menteri senior diberi sebutan khusus sesuai dengan jabatan mereka. Misalnya, Perdana Menteri Orang Kaya Maharaja Seri Maharaja adalah gelar khusus untuk Kepala Menteri. Orang Kaya Laksamana Seri Paduka Menteri adalah gelar pangkat seorang menteri yang bertanggung jawab dalam bidang militer.

Setelah mempertimbangkan contoh di negara lain, sepertinya gelar khusus dan nama kehormatan itu hanya melekat pada posisi-posisi senior di pemerintahan Banten. Tujuan utama melekatkan gelar khusus untuk posisi tertentu di dalam pemerintahan adalah untuk memastikan ketertiban dan stabilitas dalam sistim jabatan terutama posisi kepala. Selain itu juga untuk dapat mengenali posisi setiap pejabat senior dan tanggung jawab masing-masing mereka, dengan cara melihat gelar dan nama yang diberikan. Sebagian besar nama kehormatan yang diberikan kepada pejabat Jawa adalah berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa. Nama-nama kehormatan tersebut mengandung makna yang menunjukkan lingkup peran dan tanggungjawab masing-masing pejabat, misalnya nama yang diberikan kepada Perdana Menteri dan Hakim Agung.

Daftar pejabat diatas menunjukkan bahwa sistem strata untuk pejabat kota biasa dan pejabat istana tidak selalu memiliki urutan yang sama. Kepala Urusan Rumah Tangga Kesultanan diberikan gelar Raden, gelar yang cukup terhormat. Kedua pejabat syabhandar diberi gelar yang sama yaitu Aria, yang menunjukkan jabatan sistematis. Sebaliknya, terdapat gap besar diantara jabatan kepala no. 7 dan 8 diatas: yang satu menyandang gelar Raden dan satunya lagi Ngabehi. Padahal keduanya memiliki peran yang sama pentingnya di istana kesultanan. Penulis berpandangan mungkin seharusnya kepala dua divisi istana ini memiliki pangkat gelar yang sama.

Demikian pula, gelar yang disandang jabatan kepala no. 9, 10 dan 11 terlihat berbeda meski memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang sama. Perbedaan ini seolah member kesan tidak adanya pola  khusus untuk pengangkatan para pejabat dan pegawai istananya, hal ini dimungkinkan oleh sebab berbagai faktor seperti status, usia, masa kerja yang ditetapkan untuk masing-masing pejabat, dan sistem patronase.

Kesimpulan

Tampak bahwa setiap elemen istana kesultanan Banten yang telah kita sebutkan diatas memiliki fungsi yang sama yaitu menjaga martabat dan stabilitas kedaulatan negara sekalipun di bawah bayang-bayang VOC. Walaupun setelah tahun 1752, Kompeni mengakui bahwa Sultan Banten saat itu masih mengerahkan ‘kekuatan secara penuh dan mempertaruhkan hidup matinya untuk rakyatnya’ (Stavorinus 1769: 212), ini dirasa belum jadi jaminan bagi Sultan untuk dapat memerintah dengan kedaulatan penuh. Setiap Sultan selama paruh kedua abad kedelapan belas harus berjuang untuk memperjuangkan dan menjaga  kehormatan/martabat yang tersisa di istana kesultanan.

Terlepas dari kenyataan bahwa VOC telah melakukan pemaksaan kepada Sultan dan membentuk citra sebagai pengikut setia Kompeni (Sultan Kompeni) yang melindungi kepentingan Kompeni dalam perdagangan lada, namun tidak ada satupun Sultan Banten yang pernah mengakui klaim Kompeni ini. Kuatnya prinsip dalam menjaga tradisi kerajaan islam Jawa, barangkali inilah asas penting yang menjadi kekuatan istana kesultanan Banten dalam melawan klaim-klaim Kompeni. Jejak-jejak tradisional yang mengidentifikasikan Sultan, seperti gelar lengkap serta kewenangannya selalu diproklamirkan berulang-ulang dalam manuskrip resmi asli seperti dalam teks kronik dan teks undang-undang. Terlihat bagaimana dalam ibu kota kesultanan, Sultan berhasil mempertahankan kedaulatan penuhnya di mata rakyatnya.

Langkah Kompeni membangun benteng yang melindungi istana Surosowan dimana pengamanannya diawaki oleh 130 tentara Eropa, merupakan wujud kegigihan Kompeni untuk ‘membuat Sultan selalu berkuasa’ (Stavorinus 1798: 63). Situasi ini justru disikapi dengan cerdas oleh Istana Kesultanan  dengan memanfaatkan tentara Eropa untuk kepentingan kesultanan sendiri. Sultan bukan saja mengabaikan niat sebenarnya dari VOC dengan berbaurnya dalam lingkungan istana, bahkan juga menyebarkan pandangan bahwa langkah Kompeni melindungi istana tersebut merupakan bentuk penghormatan Kompeni terhadap dirinya. Tentara Eropa dianggap oleh pihak istana sebagai penjaga kehormatan untuk Sultan, dan tentara-tentara tersebut diminta untuk mengawal penguasa dalam iring-iringan seremonial untuk menghadiri kegiatan-kegiatan resmi diluar istana. Hal tersebut tidak dianggap sebagai penurunan martabat istana kesultanan, bahkan keberadaan tentara Eropa tersebut dianggap meningkatkan kehormatan istana kesultanan dalam prosesi-prosesi seremonial.

Denah dan arsitek istana Jawa tetap tidak berubah: ini mungkin sudah menjadi aturan yang prinsip dimana istana harus memiliki peran utama dalam mempertahankan identitas tradisi Jawa dan simbol-simbol kerajaan pedahulunya.  Seperti halnya penguasa-penguasa timur kontemporer lainnya pada akhir abad kedelapan belas, Sultan Banten pun kerap memanjakan diri bak ‘raja saudagar’ dengan mengoleksi perabotan mewah dan artefak dari berbagai penjuru dunia untuk mempercantik interior istana agar mempesonakan para tamu dan pengunjung. Taman dengan gaya Eropa mungkin juga menunjukkan upayanya Sultan untuk menciptakan citra bahwa istana kesultanan Banten sudah setara dengan negara-negara mitranya di Eropa.

Untuk mempertahankan keagungan istana kesultanan, dirasa tidak cukup hanya dengan memunculkan simbol-simbol kerajaan Jawa pada bangunan istana. Panggung seremonial dan tradisi-tradisi lain kerajaan harus terus diikuti oleh semua anggota istana. Upacara klasik kenegaraan dan protokol istana adalah momen yang paling penting bagi Sultan dimana Sultan akan membuat publik menjadi kagum melalui penyampaian gagasan-gagasan kedepan kepada rakyatnya. Kegiatan-kegiatan ritual islam seperti sholat Jum’at, pesta dan berbagai perayaan Islam diselenggarakan dengan begitu elegan oleh istana kesultanan, bukti bahwa sultan berperan penting sebagai pemimpin spiritual rakyatnya.

Atas dukungan VOC, istana kesultanan mentolerir beberapa perubahan cara pada upacara kenegaraan dan protokol istana untuk mengakomodir kehadiran Kompeni sebagai “tuan” atas Banten. Kompeni ingin terus mengawasi dan memastikan adanya perubahan pada upacara penobatan Sultan dan protokol penerimaan delegasi dari Batavia di istana Banten, karena beberapa penyesuaian pada upacara dan protokol tersebut menjadi tanda keberhasilan Kompeni untuk menunjukkan kekuasaanya terhadap Kesultanan Banten. Sultan harus dimahkotai oleh Komisaris Tinggi dari Batavia dan Sultan harus menerima delegasi Kompeni secara setara. Nampaknya para sultan dapat mentolerir perubahan cara dalam upacara dan protokol yang telah diatur oleh Kompeni, asalkan tradisi klasik dari upacaranya pun tetap dilakukan bersama-sama. Semua tahapan upacara penobatan klasik dilakukan setelah dilakukannya upacara penobatan ala Belanda. Sultan menyambut tetamu-tetamu delegasi Kompeni sebagaimana etika di Eropa ditengah-tengah anggota keluarga sultan dan pegawai istana yang masih menjalankan protokol klasik istana sekalipun di depan para delegasi ini. Dari laporan dan penuturan orang-orang Eropa yang menyaksikan upacara penobatan ini, mereka mengatakan bahwa tradisi kerajaan Jawa klasik tetap mendominasi keseluruhan prosesi upacara dan dapat dikompromikan secara efektif dengan tambahan cara-cara “alien” yang diperkenalkan oleh VOC.

Istana kesultanan tidak akan sempurna tanpa kehadiran anggota keluarga kesultanan, pegawai-pebagai istana dan semua jenis pejabat pemerintahan Sultan. Terpeliharanya sistem klasik pengelompokkan strata jabatan adalah kunci penting yang membuat Sultan akan selalu dicitrakan sebagai sumber kewibawaan dan kekuasaan negara. Meskipun VOC menetapkan bahwa untuk penunjukan Perdana Menteri harus atas persetujuan VOC, namun Sultan tetap memiliki wewenang untuk menunjuk semua pejabat lainnya. Dengan adanya menteri dan pejabat-pejabat kesultanan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dibidangnya masing-masing, istana kesultanan Banten masih tetap bertahan sebagai pusat pemerintahan negara hingga akhir abad kedelapan belas.

Selama dekade-dekade terakhir abad kedelapan belas, VOC menyadari betul perlunya mempertahankan kedaulatan penuh kesultanan Banten karena dua hal. Pertama, Sultan dan pemerintahnya masih diperlukan Kompeni untuk menjadi perantara yang melindungi kepentingan ekonomi Kompeni yaitu pada bidang perdagangan lada. Keberadaan istana kesultanan ini telah menghemat waktu dan energi Kompeni, tanpa harus bersusah payah sendiri mengatur-atur produksi lada. Kedua, dari awal sampai akhir, VOC tidak berniat mengatur seluruh wilayah Jawa sendirian. Kompeni mengganggap terlalu sulit dan terlalu berisiko bila melakukan upaya menguasai masyarakat adat, karena hal ini berada diluar tujuan utamanya sebagai perusahaan dagang Belanda. Mempertahankan penguasa pribumi dan wewenang para penguasa tersebut dalam menjalankan urusan dalam negerinya merupakan cara yang paling mudah dan hemat bagi Kompeni untuk mencapai tujuan dan misinya itu.

Sadar akan dua hal ini, Kompeni harus menyadari pentingnya memperkuat hubungannya dengan setiap istana kerajaan Jawa. Membantu memanjakan kehidupan mewah sang raja yang berdaulat dan keluarganya serta mempertahankan keagungan istana kerajaan adalah sebuah kebijakan yang terbukti selalu bermanfaat. Inilah alasan istana/keraton kesultanan Banten selama abad kedelapan belas, walaupun demikian besar jumlah utangnya kepada Kompeni, namun tidak pernah kurang dari pemberian-pemberian mewah dari Batavia untuk membantu para Sultan dalam menjaga kewibawaan kerajaan mereka. Timbal baliknya, istana menjamin keuntungan Kompeni dari perdagangan lada.

Catatan-catatan diatas dapat melahirkan kesimpulan mengenai status kesultanan Banten pada paruh kedua abad kedelapan belas. Seperti halnya kerajaan Jawa lainnya seperti Cirebon dan Mataram, kesultanan Banten berhasil mempertahankan kekuasaanya atas rakyatnya. Selama transisi dua periode dari periode negara klasik tradisional menjadi negara yang di dominasi oleh kolonial, istana lah yang paling berperan sebagai simbol kekuatan kesultanan untuk mempertahankan posisinya sebagai pusat dan ibu kota negara. Sekalipun kesultanan dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tidak dapat mengusir Belanda dari tanah Jawa, sultan Banten memanfaatkan betul langkah-langkah expansi Kompeni yang dijadikan kesempatan untuk memperkuat posisi kesultanan. Dengan terus memelihara semua aspek tradisi kerajaan dan budaya istana, para sultan Banten mampu mengkompromikan dengan baik status kedaulatan yang saling bertentangan yaitu sebagai pemimpin yang berdaulat atas rakyat mereka dan juga disisi lain sebagai mitra kerja Belanda.

Semua bahasan yang kami sampaikan diatas bukan dimaksudkan untuk melibatkan diri kami kedalam perdebatan teori mengenai apa jenis negara yang dijalankan oleh kesultanan Banten saat itu. Yang penuilis sajikan disini hanyalah sebuah materi untuk menambah wawasan yang lebih jauh tentang gambaran kerajaan Jawa, terutama pada saat ini, ketika institusi pribumi/adat dihadapkan dengan intervensi dari Eropa.

Catatan kaki:

44) Batas pembedanya yaitu antara Nagaragung (daratan luas) yang dianggap sebagai wilayah inti, dan Mancanegara (daerah sekitar atau tetangga), dan Pasisir (provinsi pesisir) sebagai wilayah terluar. Pembedaan tradisional ini telah berlaku di Jawa setidaknya sejak masa Majapahit (Moertono 1968: 101).

45) 1. Ratu Mas Ayu, 2. Pangeran Dipati, 3. Pangeran Jayalalana, 4. Pangeran Tarusam, 5. Ratu Winahun,
6. Maulana Hassanudin, 7. Pangeran Winahun Jayakarana, dan 8. Pangeran Branakarana (Sejarah Banten, naskah Ee (RA): 50-62).

Mohon maaf bilamana ada kekeliruan pada penulisan ataupun penerjemahan.

Wallahu a’lam

Silahkan berbagi :

Silahkan berbagi Postingan ini !

2 Komentar

  1. Ahmad Maulana

    Reply

    Assalamualaikum apakah dari keturunan syeh maulana mansyuruddin (Raja Bnten keTujuh) ada yg bernama, Tumenggung Aria Buyut Panggung?

  2. Muhammad Faizal Bin Mohd Nasir

    Reply

    Arwah noyang saya adalah seorang anak lelaki dari keturunan Raja Banten. Nama sebenarnya tidak diberitahu kepada anak2 nya setelah dia melarikan diri ke Singapura. Namanya ditukar dan hidup seperti orang biasa. Itu yang diberitahu kepada saya oleh ayah saya. Saya ingin sekali hendak tahu aliran keturunan saya.

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.