Pengantar: Catatan Masa Lalu Banten

Ibnu Khaldun (1322 – 1406) seorang cendekiawan muslim berpendapat bahwa sejarah pada hakekatnya adalah kisah masyarakat atau kisah kebudayaan yang merupakan perubahan-perubahan manusia secara sadar sebagai usaha untuk menyempurnakan perikehidupannya. Dalam perubahan-perubahan itu termasuk perubahan pada lingkungan alam sekitarnya yang merupakan hukum yang ditetapkan oleh Al- Khalik untuk manusia ciptaan-Nya. Sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah, teratur (sistematik) dan diusahakan selengkap mungkin, meliputi urutan fakta dalam ruang dan waktu, beserta penafsiran (interpretasi) dan penjelasan (eksplanasi), berdasarkan sumber-sumber sejarah yang terseleksi dan teruji. Dengan menggunakan metode-metode baku dalam penulisan sejarah, diharapkan produk yang dihasilkan merupakan penulisan tentang sejarah yang sebenarnya telah terjadi. Segala hal yang berkaitan kuat atau pun hanya berhubungan pada bukti-bukti sejarah, dapat juga dijadikan keterangan sejarah. Bukti-bukti sejarah itu dapat terdiri dari berbagai ragam, mulai dari segala jenis dokumen, arsip, peta kuno, silsilah, mata uang, prasasti, pada berbagai media (termasuk nisan), peralatan, pemukiman kuno, pelabuhan kuno, sisa-sisa pertahanan/perbentengan, sisa bangunan, teknologi, natulasi, dan sebagainya.

Para sejarawan juga diminta perhatiannya terhadap berbagai sumber, seperti berita perjalanan, catatan harian, hikayat, tambo, legende dan sebagainya, karena sekali pun sebagian dari sumber-sumber itu mengalami reduksi mau pun imbuhan, secara keseluruhan mengandung fakta sejarah tentang sesuatu peristiwa, gejala, atau sesuatu hal. Hanya perlu diingat, bahwa transformasi data dan keutuhannya dipengaruhi oleh perjalanan waktu, perubahan persepsi serta proses pewarisan data tersebut. Dimensi ruang, waktu dan budaya masa lalu dalam dinamika dan perspektif sejarah, senantiasa memiliki kaitan erat dengan tokoh, manusia dan kemanusiaannya. Hal ini antara lain disebabkan bahwa dalam sejarah bidang apa pun, manusia tetap menjadi tema sentral kajian dan pengungkapan sejarah.

Masih dalam hal sumber sejarah, Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary menyatakan bahwa lingkup bahasan sejarah antara lain meliputi kajian terhadap sumber-sumber literer, khususnya produk yang semasa atau berdekatan dengan terjadinya sesuatu peristiwa sejarah (1991: 6). Oleh karenanya sejarawan haruslah memberikan perhatian dan penghargaan sepantasnya terhadap babad, hikayat dan tambo, yang juga memiliki fungsi sebagai salah satu sumber sejarah. Hal demikian tidak dimiliki oleh sejarawan barat. Ambary mengemukakan contoh, bahwa Prof. C.C. Berg amat mengenyampingkan kitab-kitab babad untuk diperhitungkan sebagai salah satu sumber sejarah (1938, II). Berg menganggap bahwa babad tidak dapat dipercaya, bohong, penuh khayal, tahayul, artifisial dan sebagainya. Ini tentunya (boleh jadi) dipengaruhi oleh kurangnya penguasaan atau pemahaman informasi yang ia peroleh mengenai psikologi dan persepsi orang Jawa (khususnya) terhadap kekuasaan dan penguasa.

Ambary dengan cermat mengamati bahwa Babad Tanah Jawi(yang ditulis sejak abad XVI M. dan seterusnya), mengandung banyak paparan mengenai sejumlah peristiwa sejarah, yang notabene dapat diuji silang terhadap sumber-sumber lain, yang (dianggap) lebih otentik dan shahih. Kitab-kitab babad sebagai produk sastra, mungkin memang berlebihan dalam menggambarkan raja dan kekuasaannya. Tetapi seorang raja dalam persepsi rakyat yang dipimpinnya, adalah seorang primus inter pares dan sah (legitimate), sekali pun misalnya ia mencapai tahta melalui makar, tetap ia memiliki “simpanan” legitimasi dalam bentuk lain, yakni: kesinambungan. Untuk itu ia mengawini anak dan/atau istri raja terdahulu, mendapat pulung/nurbuat. Dalam banyak kitab babad/ hikayat banyak tokoh sejarah yang dikemas dalam citra magis-religius, sakral, sekti, dewa dunia, kalipatullah dan sebagainya.

Ambary juga mengutip Prof. Soetjipto Wirjosoeparto (1963) dan kemudian Soemarsaid Moertono (1985), bahwa dalam kitab-kitab babad dan sejenisnya terkandung peristiwa-peristiwa yang layak diperhatikan, bernilai setara dengan sumber-sumber sejarah dalam bentuk yang lainnya. Begitu pula, penyusunan-penyusunan dinasti/ keluarga/ wangsa perlu mendapat perhatian yang wajar, seraya membandingkannya terhadap daftar-daftar yang dimuat dalam sumber lainnya.

Sejarah masa lalu, dapat menjadi “sesuatu” yang “dekat” terhadap kita dan hari-hari ini. Seorang tokoh sejarah yang muncul di panggung peristiwa 1-2 abad lalu, boleh jadi terasa amat dekat dengan kelompok dan suasana batin masa kini. Ini tentunya merupakan dampak dari pengaruh faktor-faktor emosi, ikatan genealogi, besarnya dampak peristiwa di seputar sang tokoh, apresiasi dan sebagainya. Ini pun secara gegabah dapat dianggap sebagai bias, yang menjadi salah satu sumber subyektivitas sejarah. Subyektivitas sejarah dapat pula bersumber dari pra-sangka kelompok, trauma, ideologi, ras/etnisitas dan sebagainya, tetapi bagaimana pun, subyektivitas sejarah adalah bagian yang memang ada dalam upaya kita mencapai obyektivitas sejarah.

Karena sumber-sumber sejarah tidak lepas dari keterkaitannya dengan (antara lain): ikatan keagamaan, kesukuan/etnisitas, kepentingan/interest, politik/ideologi dan sebagainya, maka tidak jarang penulis sejarah terjebak dalam produk penulisan sejarah yang dapat dipandang sebagai sejarah yang dikehendaki oleh si penulis. Merekam kejadian masa lalu yang seratus prosen benar, bukanlah suatu perbuatan mudah atau tidak dikatakan tidak mungkin. Karena manusia sebagai subyek sejarah, tentunya memiliki konsekuensi bahwa setiap kupasan tentangnya senantiasa pula memiliki subyektivitas, sekali pun upaya-upaya pengungkapannya diusakan, secara maksimal, untuk menjadi se-obyektif mungkin.

Ke-subyektif-an sejarah itu akan selalu muncul, sebagaimana diakui oleh Mr. A.K. Pringgodigdo: ” . . . barangkali akan terlihat pula bahwa yang menulis adalah anak bangsa Indonesia dan barang kali terdapat pula dalam buku ini satu dua pemandangan atau kesimpulan dari penulis yang sangat bergandengan dengan haluannya sendiri, . . .” (1949: 13). Dan sebagaimana diakui oleh Prof. Dr. Noegroho Notosoesanto: ” . . . Tetapi sebagian besar sumber sejarah berasal dari kesaksian manusia, karenanya tidak memiliki realitas obyektif, melainkan hanya merupakan simbol daripada hal-hal yang pernah nyata di masa lampau (1974:IV). Subyektivitas itu pulalah yang menyebabkan terjadinya perbedaan visi, misalnya, Belanda menyatakan Pangeran Diponegoro sebagai pemberontak, sebalik-nya, para sejarawan dan rakyat Indonesia dengan kacamata nasionalnya menganggap Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan dan pejuang (1987:47). Prof. Dr. Haryati Soebadio mengingatkan, bahwa: “Sejarah apa pun dan di kawasan mana pun di dunia ini penuh dengan peristiwa yang di satu sisi bisa menimbulkan aneka macam lagenda dan bahkan mitos, sedangkan di sisi lain bisa seketika terlupakan karena memang selamanya pasang surut, masa keemasan di samping masa pergolakan dan bahkan kemusnahan.” (1991 a: 69). Karena itu ia sekali lagi mengingatkan agar: ” . . . sejarawan perlu mawas diri, supaya ia tetap menjaga integritasnya sebagai peneliti ilmiah. Sejarawan sebagai ilmiawan tidak diharapkan memberi tafsiran yang melanggar etika ilmiyahnya. Ia mutlak harus mampu menghadapi sekalian peristiwa dan kejadian-kejadian di sekitarnya dengan sikap seobyektif mungkin dan serasional mungkin . . .” (1991 b: 7-8).

Namun demikian, haruslah disadari bahwa kajian sejarah beserta peninggalan/warisan budaya masa lalu atau dikenal dewasa ini dengan istilah benda cagar budaya mempunyai arti penting secara nasional. Di dalam penjelasan Undang- Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Presiden Soeharto menegaskan bahwa:

“Benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh jatidiri bangsa.”

Maka sesungguhnya, makna sejarah diakui penting dan karenanya diperlukan. Memang diakui seringkali terjadi kesenjang-an pemahaman antara sejarah sebagai peristiwa maupun sejarah sebagai kisah, atau dengan perkataan lain terdapat perbedaan nuansa antara sejarah yang benar-benar terjadi dan sejarah sebagaimana diceritakan. Tetapi yang penting, para sejarahwan dan masyarakat pemakai informasi kesejarahan, tetap harus meng-hindari segala kemungkinan penyusunan “sejarah yang sebaiknya”, karena hal itu adalah “penipuan sejarah”.

Bagaimana pun, sejarah senantiasa memiliki perspektif masa depan, dan karena itu tidak ada alasan untuk bersikap pesimistik. Peryataan G.J. Reiner yang sungguh membesarkan hati :

 ” . . . it is better, therefore, far better, that he should confess, to himself and to his readers, the nature of his approach, display his bias . . .” (1961: 174)

Keterbukaan sikap tersebut jelas amat diperlukan, mengingat bahwa:

“Reality is not ‘rational’ or ‘realistic’ in the sense that everything which exists or happens is logical or necessary or explicable, most of it is surprising, fantastic and improbable . . .” (Marc Bloch, 1954).

Di samping itu, rekaman sejarah — seperti yang dinyatakan oleh Binford (1983:23) — merupakan bentuk statik dari dinamika yang terjadi di masa lalu, sebagaimana halnya dinamika masa kini yang dapat diamati pada kehidupan sehari-hari. Melalui kerangka pikir yang dinamik, maka rekaman sejarah masa lalu (yang bersifat statik) akan dapat dimengerti dan dijelaskan secara dinamik pula. Oleh karenanya, untuk lebih memahami tentang kejadian dan dinamika kehidupan masa lalu, maka fakta sejarah yang berasal dari rekaman sejarah haruslah didekati secara kritis.

Dalam kajian ilmu sejarah sedikitnya terdapat dua teori kebenaran yang pada umumnya memiliki relevansi terhadap peng-ujian kebenaran fakta sejarah, yakni apa yang biasa disebut dengan teori kebenaran korespondensi (correspondance theory of truth) dan teori kebenaran koherensi (coherence theory of truth) (WH Walsh, 1970: 74-75).

Walsh menyatakan bahwa teori korespondensi mengacu pada: sesuatu (pernyataan) itu benar apabila sama (correspond) dengan realitasnya (yakni apa yang benar-benar telah terjadi). Sementara itu teori koherensi menyatakan bahwa sesuatu itu (suatu pernyataan) benar apabila cocok (coherence) dengan pernyataan-peryataan lain yang pernah diucapkan/dinyatakan dan diterima kebenarannya.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dalam pemakaian data sejarah, terlebih dahulu, harus diteliti baik secara intern maupun ekstern. Pendekatan intern adalah dilakukan dengan penelitian fisik dan tingkat dapat dipercayanya naskah sebagai sumber sejarah, sedangkan pendekatan ekstern dilakukan dengan menguji-silang sumber-sumber utama yang akan digunakan dengan sumber-sumber lain. Nanti dalam analisis data diterapkan metode deskriptif, dan analogi komparatif. Dalam hal pengujian data sejarah ini, sikap kritik para penulis sejarah adakalanya sampai pada tahapan skeptik (ragu) dalam memandang informasi yang terkandung dalam suatu rekaman sejarah, tanpa maksud meremehkannya. Karena seperti yang dijadikan sikap oleh Prof. Nugroho Notosoesanto, ialah bahwa setiap rekaman sejarah, apa pun wujudnya, memiliki kesempatan yang sama untuk diteliti.

Karena itulah dalam penyusunan Catatan Masalalu Bantenini, khususnya ketika pembahasan menyentuh para tokoh, akan dihindari sedapat mungkin berbagai penafsiran yang subyektif meski pun tidak mungkin seratus prosen. Salah satu misal, kehebatan sesuatu pertempuran akan diukur melalui jumlah pasukan yang terlibat, taktik dan strategi yang digunakan, teknologi peralatan, lama pertempuran, jumlah korban atau kerusakan dan sebagainya. Bukan dengan dramatisasi berlebihan yang mengarah pada retorika. Diusahakan, supaya dalam penulisan sejarah ini, tidak terjerat dalam “keinginan” tertentu, maka haruslah diperhatikan kaidah-kaidah disiplin ilmu sejarah, baik sejarah dalam pengertian sebagai kisah dari peristiwa atau pengalaman serta ikhwal manusia masa lampau, mau pun sejarah sebagai aktualitas atau sebagai peristiwa itu sendiri. Untuk mencapai maksud di atas, teori sejarah akan diterapkan membantu menjelaskan sejarah dalam pengertian sebagai aktualitas, dan menyusun kembali sejarah sebagai kisah (historiografi), dengan pemaparan yang mendatar tanpa melupakan pendalaman data. Di samping itu pula, dalam penulisan Catatan Masalalu Banten, data-data yang bersumber dari tradisi lisan, akan disebut tetap sebagai tradisi lisan, tetapi sebaliknya pula, apabila sesuatu sumber memang berasal/merupakan dokumen yang otentik, juga akan disebut sebagai dokumen otentik yang telah teruji kebenarannya; sehingga pembaca dapat menilai lebih obyektif.

Untuk memenuhi kriteria penulisan sejarah seperti yang disebutkan di atas, maka dalam penulisan Catatan Masalalu Banten digunakan seperangkat metode dan teknik penulisan yang tentu tidak akan terlepas kait dari cara-cara menghimpun dan mengolah bahan-bahan atau sumber yang menjadi materi penulisan. Karena itu dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara metode dan teknik penelitian dengan metode dan teknik penulisan. Metode-metode yang digunakan dalam penyusunan risalah ini, meliputi :

1.  Heuristik, yaitu kegiatan menghimpun jejak/bekas/ peninggalan masa lampau, baik yang bersifat literer/ artifaktual, ipsefaktual dan ekofaktual.

2.  Kritik, yaitu kegiatan pemeriksaan dan pengujian menyeluruh bagi sumber data yang telah terhimpun itu, secara:

a.  intern, yakni pengujian terhadap materi dari setiap sumber meliputi: keruangan/spatial, pertanggalan/ temporan, bentuk/formal, struktur, konteks, serta fungsi dari pada setiap sumber.

b.    ekstern, yakni meneliti kelengkapan, kebenaran, otentisitas, orisionalitas, termasuk pengujian terhadap sumber lain secara silang.

3. Interpretasi, yaitu menafsirkan setiap sumber baik secara individual maupun korelasional, baik dengan analisis maupun dengan analogis. Analisis diarahkan pada aspek-aspek kontek, struktur, fungsi dan latar belakang dikeluarkannya setiap produk sumber sejarah. Sementara analogi secara terbatas diarahkan pada kesejamanan dokumen lain dalam aspek ruang/geografi, etnisitas, kultural dan bentang waktunya.

4. Eksplanasi, yaitu menjelaskan secara berstruktur fakta-fakta sejarah, penganalisaan serta rekontruksi sejarah, baik sejarah sebagai peristiwa mau pun sejarah sebagai kisah;

5. Presentasi/Penulisan akan dilakukan dengan teknik paparan (eksposisi) secara mendatar (horizontal/synchronic), mau pun secara vertikal (diachronic).

Sebagai pengantar kepada uraian selanjutnya, pemahaman kesejarahan Banten tidak bisa dilepaskan dari keadaan situasi kemasyarakatan yang terjadi jauh di belakang dan dalam lingkup yang lebih luas. Sebelum para penyiar agama Islam datang, di Indonesia sudah berkembang berbagai kepercayaan, baik berupa kepercayaan asli seperti animisme, maupun agama-agama Hindu dan Buddha yang berasal dari Asia Selatan, malah semacam percampuran (sinkretisme) dari berbagai kepercayaan dan agama-agama tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa bagian masyarakat tertentu mencampur adukkan unsur-unsur dari ajaran serta upacara-upacara dari kepercayaan dan agama di atas.

Nieuwenhuijze (1958:2) menyebutkan adanya latar belakang yang bagus bagi masuknya Islam di Indonesia, yaitu bahwa masyarakat Nusantara yang dimasuki unsur-unsur budaya Islam sejak abad XIII M. itu dilukiskan sebagai “masyarakat tertutup” yang merupakan sekelompok manusia yang saling padu, terisolir dan bebas, serta merupakan kelompok swasembada yang dipisahkan dari seluruh ummat manusia, dimana menurut Nieuwenhuijze selanjutnya:

1.              penguasa dan atau kekuasaan adalah peran yang dimiliki masyarakat itu di alam semesta;

2.              manusia sebagai pribadi pertama-tama adalah anggota masyarakat dan bukan individu;

3.              penyerapan unsur asing secara sinkretik.

Selanjutnya, Agama Islam tampil menggantikan ideologi komunitas Nusantara, sehingga ideologi tersebut terakhir menjadi:

1.  di depan Tuhan manusia adalah sama, dan ini secara diametral bertentangan dengan sistem stratifikasi sosial berkasta dalam agama Hindu;

2.  iman memegang tempat utama dalam Islam dan bukan pendekatan kritis analitis terhadap setiap permasalahan semesta; dan

3.  konsep “ummah” dalam Islam berhasil menggantikan kesatuan komunal masyarakat sederhana, dan sekaligus memberikan rasa tentram bagi para warga ummat.

Secara politis tampak bahwa masuknya agama Islam tidak mengubah hubungan agama dengan kekuasaan (Arbi Sanit, 1976:14). Seperti raja-raja terdahulu, kerajaan-kerajaan Islam sesuai dengan ajaran agama Islam menggunakan agama sebagai landasan kekuasaan dan legitimasi kekuasaan para sultan daulat Islam di Nusantara.

Selama hampir 300 tahun di bawah kekuasaan kolonial Belanda, pandangan masyarakat mengenai hubungan antara kekuasaan dengan agama hampir tidak berubah. Hal ini terjadi karena kekuasaan kolonial Belanda berdiri di atas dua sistem yang sama sekali berbeda, yakni:

1.  Belanda membangun sistem kekuasaan yang “prinsipnya” sekuler dengan segala aparat birokrasinya; sebaliknya

2. di lain pihak masyarakat dikukuhkan ke dalam sistemnya yang semula telah mereka kenal dan tumbuhkan, di mana perkaitan agama dengan organisasi dan sistem kekuasaan di dalam masyarakat begitu erat.

Struktur masyarakat di Indonesia pada masa permulaan kedatangan Islam, dalam beberapa hal masih melanjutkan tradisi budaya Indonesia pra-Hindu. Hal ini dapat diketahui karena budaya Hindu di Indonesia hanya menyentuh lapisan kaum bangsawan dan raja-raja, itupun hanya mengambil beberapa aspek kehidupan saja (Tjandrasasmita et al., 1975:62). Ketika corak pemerintahan Islam menjadi mapan, struktur sosial pun tak banyak mengalami perubahan berarti. Papan bawah dalam struktur masyarakat Jawa tetap menjalani sejarah tanpa perubahan. Namun demikian perubahan sosial tetap ada, berkat adanya konsep “ummah” dalam Islam, yang berhasil dijembatani oleh peran-peran para kyai dan ulama, kesenjangan dalam struktur tersebut — walau pun tetap ada dan ini alamiah — berhasil dikurangi.

Namun ketika penetrasi kolonial secara intensif menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat biasa melalui pajak yang berat, pengerahan tenaga buruh berlebih-lebihan, dan berbagai peraturan yang menindas, maka dirasakan realitas kekuasaan kolonial tidaklah cocok dengan realitas sosial ekonomi dan stabilitas yang dicita-citakan masyarakat tradisional (Kartodirdjo, 1984: 3-4). Lebih celaka lagi ketika kekuasaan kolonial “merambah” ke daerah peka, yakni agama. “Pesan” kekolonialan “memaksa” pemerintah penjajah mendukung usaha kristenisasi bagi penduduk pribumi yang beragama Islam, karena di samping sebagai “penjinakan” ummat Islam juga untuk missi suci yang dibawa mereka sejak awal. “Pemurtadan” inilah yang akhirnya menjerat pemerintah penjajah kepada maraknya perlawanan rakyat yang dipimpin para ulama Islam.

Banten tumbuh dan dibesarkan oleh peran pedagang, mulai dari strata terendah, menengah (perantara) sampai pada elite priyayi pedagang di strata paling atas. Penetrasi kekuasaan militer dan armada dagang Belanda, menghapus perdagangan perantara dan berbagai jenis industri. Onghokham menyatakan, bahwa masyarakat kemudian hanya mengenal dua golongan, yakni golongan penguasa dan golongan petani penghasil agrikultur, yang harus menyerahkan hasil mereka kepada penguasa sebagai upeti (1983:10).

Banten yang pernah mencapai puncak keandalan pola ekonomi eksternal (perdagangan jarak menengah dan jauh) dan internal (agro-ekonomi), diluluh-lantakkan oleh berbagai peristiwa politik dan ekonomi yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial dengan segala akibat dan dampaknya. Sebaliknya, pada masa puncak kejayaannya, Banten yang dihuni oleh sekitar 30.000 — 40.000 jiwa (Valentijn, 1858: 353-255) didatangi oleh para pedagang dari India, Cina, Jepang, Siam, Philipina, Pegu, Persia, Arab, Syria, Inggris, Belanda, Perancis, Denmark dan Portugis (Tjandrasasmita, 1975:193). “Keramaian” dan potensi Banten pada masa puncak kejayaannya, antara lain tampak pada catatan Jourdain bahwa pada tahun 1619 perahu Cina rata-rata berukuran 300 ton, dan catatan J.P. Coen tentang adanya perahu Cina yang membawa dagangan senilai 300.000 real (Wibisono, 1985:793-794).

Pada tahun 1598 terdapat catatan export lada dari Banten dengan perahu Cina sebanyak 18.000 karung (5 jung), perahu Gujarat 3.000 karung dan Perahu Belanda sebanyak 9.000 karung lada (Keuning, 1938:92).

Tetapi sebaliknya kehancuran Banten dan kesengsaraan rakyat Banten — setelah penetrasi kekuasaan militer, ekonomi dan politik VOC dan kemudian dilanjutkan oleh Belanda — adalah tak terperikan. Kesengsaraan rakyat ini kemudian berlanjut dengan akibat tanam paksa, resesi ekonomi (maleise) pendudukan bala tentara facis Dai Nippon, dan bahkan oleh bencana alam, wabah penyakit dan perang kemerdekaan itu sendiri.

Pada perjanjian tahun 1609 antara Banten dengan VOC, Banten harus memberikan konsesi/pembebasan pajak dan kebolehan VOC boleh tetap mukim di Banten; pada perjanjian tahun 1658 Banten harus membayar pampasan perang, menjamin keamanan armada dagang VOC di Banten dan membebaskan segala pajak dan cukai bagi VOC; sedang pada perjanjian tahun 1684 ditambah lagi dengan larangan bepergian bagi rakyat Banten dan sebaliknya ke Batavia (Uka Tjandrasasmita, 1975). Tahapan-tahapan perjanjian “damai” yang disodorkan kompeni inilah yang akhirnya membawa kesultanan Banten “terpuruk” ke tangan penjajahan berkelanjutan. Maka sejak tahun 1752, secara de facto Banten berada di bawah kuasa VOC. Melalui perjanjian yang ditandatangani VOC dan Sultan Abulma’ali Zainul’alimin, setiap tahun Sultan harus menghadap/membayar upeti kepada VOC di Batavia, hanya VOC yang boleh mendirikan benteng di Banten, VOC pun memonopoli perdagangan (juga penanaman) komoditas kopi dan tebu.

Abad XVII-XVIII M., Banten dan Indonesia pada umumnya penuh dengan pergolakan berskala menengah dan besar, sementara pada abad XIX-XX terjadi pula perang-perang lokal yang sama dan berakhir dengan perang-perang kecil, yang dalam 1-7 hari telah dapat dipadamkan Belanda.

Belanda dengan politik devide et empera, tak selamanya berperang dalam pengertian yang sungguh-sungguh berperang dengan penguasa/ kekuasaan pribumi. Lebih sering terjadi Belanda (sebelumnya VOC), senantiasa memanfaatkan atau bahkan menumbuhkan intrik istana, atau adu-domba di kalangan elite kekuasaan, yang biasanya berkembang dengan internal conflict, yang bermuara pada perjanjian- perjanjian yang antara lain meminta bantuan Belanda. Perjanjian dalam rangkaian internal conflict tersebut, senantiasa amat merugikan penguasa pribumi, dan akan berakibat semakin dalamnya campur tangan kekuasaan Belanda terhadap urusan-urusan intern/otoritas kerajaan.

Taufik Abdullah menyatakan bahwa pembuatan perjanjian-perjanjian apapun dilihat sepanjang perjanjian tersebut menguntungkan telah menjadi muslihat yang sering dipakai oleh VOC. Dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda hanyalah mewarisi kebiasaan VOC “. . . Setiap perjanjian baru yang dibuat, tidak hanya sekedar mengukuhkan kembali isi perjanjian terdahulu yang oleh Belanda dipandang telah dilanggar tetapi juga, dan ini yang paling sering, menyodorkan hal yang lebih lanjut akan melemahkan kesultanan . . .” (1984:16).

Contoh-contoh mengenai hal tersebut di atas amat lengkap, baik yang telah dialami oleh Banten, Mataram, Aceh, Palembang, Banjar, Gowa-Tallo, Buton, Ternate dan Tidore. Perjanjian yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Banten dengan VOC/Belanda, antara lain:

Tahun 1609 : antara Mangkubumi dengan VOC dimana (1) Belanda bersedia membantu Banten apabila Banten diserang oleh negara lain, tetapi sebaliknya Belanda tidak akan membantu Banten apabila Banten menyerang negara lain (2) Belanda boleh berniaga di Banten dan orang Belanda yang menetap di Banten tidak dikenakan pajak, dan (3) bangsa Eropa selain Belanda tidak boleh bertempat tinggal di Banten.

Tahun 1658 : perjanjian perdamaian yang dipaksakan oleh Belanda kepada Sultan Abdulfath, antara lain: (1) pengembalian tawanan perang dari kedua belah pihak, (2) kewajiban membayar pampasan perang oleh Banten pada pihak Belanda, (3) jaminan keamanan Banten terhadap kepentingan Belanda di Banten, (4) pembebasan pemeriksaan bagi kapal-kapal Kompeni Belanda yang datang ke Banten, (5) serta dibebaskan dari segala pungutan bea masuk, (6) larangan pelintasan batas bagi rakyat Banten dan Batavia.

Tahun 1684 : perjanjian yang dipaksakan Belanda kepada Sultan Haji sebagai kompensasi bantuan militer Belanda bagi Sultan Haji dalam menghadapi Sultan Ageng Tirtayasa (ayahnya), Syekh Yusuf dan Pangeran Purbaya, antara lain: (1) tetap berlakunya perjanjian tahun 1658, (2) larangan bepergian bagi rakyat Banten ke Batavia dan sebaliknya, (3) penetapan perbatasan wilayah Banten dan wilayah Kompeni Belanda, (4) pembayaran kerugian perang dan akibat perampokan kepada Belanda, (5) pelepasan tuntutan Banten atas wilayah Cirebon, dan sebagainya.

Dari contoh perjanjian yang dilakukan oleh penguasa-penguasa pribumi dengan VOC/Belanda, tampak jelas bahwa isi perjanjian-perjanjian, biasanya bermula pada konsesi perdagangan, monopoli oleh Belanda dan berakhir pada campurtangan terhadap kedaulatan, dan tidak jarang berakhir dengan penghapusan administrasi politik sesuatu kerajaan.

Akibat perjanjian-perjanjian inilah akhirnya Kesultanan Banten yang pernah berjaya selama hampir 200 tahun mengalami kepudarannya sampai tenggelam dalam kegelapan. Hingga Deandels dengan leluasa mengobrak-abrik keraton kebanggaan rakyat Banten.

Masyarakat Banten selama abad XIX, boleh dikata cukup menderita khususnya sejak dihapuskannya Kesultanan Banten oleh Daendells pada tahun 1812. Struktur kekuasaan di Banten menjadi sangat labil oleh karena kehilangan tulang punggungnya. Meski pun berstatus tinggi dan sangat terpandang dalam masyarakat, namun para bangsawan sudah tidak berkuasa lagi. Sementara itu unsur-unsur pemerintah kolonial, terutama elite birokrasinya belum berakar, maka suasana pengaruh lebih berpusat pada para ulama. Kyai dan Haji. Di samping itu, di desa-desa para jawara berperan sebagai kepalanya.

Dalam keadaan seperti itu, di mana-mana sering timbul vakum kekuasaan, yang membuka ruang bergerak bagi pelbagai unsur masyarakat, yang terpaksa berjuang di bawah tanah untuk survivalnya, antara lain: para petualang, bandit sosial, pemberontak dan lain sebagainya (Kartodirdjo, 1988: 47).

Sejak tahun 1840 gerakan-gerakan mulai reda, di satu pihak secara sporadik keamanan masih diganggu oleh perbanditan dari Sahab, Conat, Ija, Sakan dan Kemodin; sementara itu secara berkala meletus huru-hara yang berpusat pada tempat tertentu seperti: Cikande Udik (1845), affair Pungut (1862), geger Haji Wahia (1850), affair Usup (1851), peristiwa Kolelet (1866) dan peristiwa Jayakusuma (1869).

Kiranya tepat apabila dikatakan bahwa Banten memiliki tradisi memberontak. Segala macam gejolak, besar-kecil, dicetuskan secara individual atau kolektif, kesemuanya dapat dipandang sebagai manifestasi protes terhadap kekuasaan asing yang memaksakan orde politik baru kepada masyarakat Banten.

Sartono Kartodirdjo pun pernah mengkonstantir, bahwa: “Ketika penetrasi kolonial secara intensif menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat biasa melalui pajak yang berat, pengerahan tenaga buruh yang berlebih-lebihan, dan peraturan yang menindas, pada umumnya dirasakan bahwa realitas sosial harmoni dan stabilitas yang dicita-citakan masyarakat tradisional jauh dari harapan (1984: 3).

Hasan Muarif Ambary (1991:17), mengamati kecenderungan sosial-politik abad-abad XVIII-XIX M., dengan munculnya mitos ratu adil, imam mahdi atau bahkan sang messiah, boleh jadi merupakan obsesi bahkan mungkin apologia terhadap ketidakberdayaan dan kehilangan referensi lingkungan budaya yang sesuai dengan keyakinan. Bersamaan dengan gejala itu, orientasi nilai berpindah dari keraton-keraton ke pesantren-pesantren. Pesantren pada abad XVIII-XIX semakin kuat kedudukannya sebagai pusat harapan di antara sempitnya pilihan.

Pendapat Ambary, kiranya paralel dengan pernyataan dari Kartodirdjo, yang telah memberikan gambaran bagaimana pesantren dan kyai menjadi panutan ummat ketika elite birokrasi pribumi semakin kehilangan peran dan kekuasaan. Ia berasumsi, kalau rakyat pada umumnya lebih condong kepada pihak kaum berprotes, namun keadaan yang terpecah belah serta tidak adanya koordinasi yang tidak mampu memobilisasi rakyat bahkan ideologi nativisme, yaitu yang bertujuan merestorasi kesultanan tidak berdaya lagi (1988: 48). Di samping itu, kebijaksanaan serta tindakan penguasa kolonial sekitar tahun 1880 terhadap wabah hewan, bahaya kelaparan serta epidemi sakit panas, hanya menambah kesengsaraan serta keresahan di kalangan rakyat.

“Reportase” Kartodirdjo terhadap keadaan rakyat Banten pada tahun 1880-an, antara lain mengemukakan bahwa sebagai akibat pembantaian kerbau secara massal dan kehadiran kuburannya di mana-mana, di seluruh Banten rakyat menderita sakit panas, yang pada Agustus 1880 mencapai ± 210.000 orang penderita di mana ± 40.000 orang di antaranya menemui ajalnya.

Pemandangan di desa-desa sungguh menyedihkan, jalan-jalan sepi, banyak rumah tidak dihuni, padi di sawah dibiarkan membusuk karena kekurangan tenaga. Banyak ibu tidak dapat menyusui anaknya sehingga angka kematian anak sangat tinggi. Dari banyak rumah terdengar ratap tangis, dzikir dan do’a.

Dapat diduga bahwa wabah penyakit hewan dan wabah sakit panas membawa akibat serius dalam keadaan hasil pertanian dan bahan-bahan makanan. Suatu himbauan kepada Pemerintah Batavia agar Banten termasuk Lebak diberi bantuan, segera mendapatkan tanggapan positif, baik berupa dropping bahan makanan, maupun dalam bentuk program-program pembangunan jalan dan irigasi.

Rakyat Banten lambat-laun memulihkan kehidupannya menuju ke arah normal. Namun letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda (23 Agustus 1883) menimbulkan gelombang laut setinggi 30 meter yang melanda pantai barat Banten, menghancurkan Anyer, Merak, Caringin, serta desa-desa Sirih, Pasauran, Tanjur dan Carita. Kesemuanya sirna tanpa meninggalkan bekas, korban jiwa mencapai ± 21.500 orang tenggelam disapu gelombang.

Musibah yang bertubi-tubi menimpa rakyat Banten dengan sendirinya membawa dampak luas, tidak hanya di bidang sosial ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial politik dan kehidupan keagamaan. Meskipun kehidupan sosial ekonomi segera dapat dipulihkan pada tahun-tahun berikutnya, namun suasana di kalangan rakyat penuh kegelisahan dan keresahan.

Sementara itu, pihak pemerintah melaksanakan sistem perpajakan yang baru, sehubungan dengan penghapusan pelbagai kerja wajib, seperti kerja pancen dan kerja rodi. Pada tahun berikutnya, setahun setelah letusan G. Krakatau, pajak tanah dikurangi f. 124.000,- Pada tahun berikutnya, 1884, pajak tanah itu untuk seluruh negeri dinaikkan, dan di Banten terkumpul lebih besar jumlahnya dari jumlah pajak tanah tahun 1972, meskipun jumlah penduduk turun ± 100.000 (Kartodirdjo, 1988: 55).

Pada tahun 1886 dalam masyarakat yang penuh keresahan timbul kekeruhan yang disebabkan oleh merajalelanya gerombolan perampok di bawah pimpinan Sakam. Karena sukar ditangkap, pada rakyat timbul kepercayaan bahwa ia berjimat dan memiliki kekebalan. Dan banyak lagi contoh keresahan/kemelut akibat meluasnya perbanditan dengan segala dampak penanganannya.

Menurut hasil kajian Kartodirdjo, di Banten Utara pada tahun 1887 dan 1888 kekuatan-kekuatan sosial lambat laun mulai terkristalisasi serta mewujudkan diri sebagai gerakan perlawanan di bawah tanah bagaikan api di bawah sekam (1988: 57). Di Banten Utara terlaksana konsolidasi kekuatan tersebut oleh karena di daerah ini tersedia basis yang kokoh serta sistem kepemimpinan yang memiliki otoritas tidak hanya besar, tetapi juga kharismatik.

(Dikutip dari buku karya Dr. Halwany Michrob,  Bab I Pendahuluan)

Silahkan berbagi :

Silahkan berbagi Postingan ini !

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.